Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED) memperkuat peran strategisnya dalam pengembangan tridarma perguruan tinggi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pada Kamis, 23 April 2026.
Kegiatan yang berlangsung secara khidmat ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Ditjen PSDKP dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari penguatan sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di tingkat pusat dan daerah.
Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta laporan kegiatan oleh Tim Fasilitasi Kerja Sama. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian testimoni dan sambutan dari para pihak sebelum prosesi penandatanganan MoU dilaksanakan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Dekan FH UNSOED Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H., Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan Ditjen PSDKP Sunaryo, S.St. Pi., M.Tr.AP., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan H. Aries Irwan Wahyu, S.St.Pi., M.Si., Koordinator Program Studi Doktor Hukum Prof. Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H., serta Ketua Tim Kerja Sama FH UNSOED Dr. Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H. bersama para pejabat dan tim dari masing-masing institusi.
Dekan FH UNSOED Prof. Dr. Riris Ardhanariswari menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mengintegrasikan peran akademisi dengan kebutuhan praktis di bidang kelautan dan perikanan.
“Kerja sama ini menjadi bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus meningkatkan kualitas tridarma melalui kolaborasi riset, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan Ditjen PSDKP Sunaryo menyampaikan bahwa sinergi dengan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas kebijakan pengawasan.
“Kolaborasi dengan dunia akademik menjadi kunci dalam memperkuat basis keilmuan, analisis kebijakan, serta inovasi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Melalui penandatanganan MoU ini, FH UNSOED dan Ditjen PSDKP berkomitmen untuk mengembangkan berbagai program kolaboratif, antara lain penelitian hukum kelautan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.
Kegiatan ditutup dengan pemberian plakat, sesi foto bersama, serta ramah tamah yang sekaligus menjadi ruang penguatan jejaring dan diskusi lanjutan antar institusi.
Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta memperkuat peran FH UNSOED sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan hukum nasional. (Auth: LabTekIn)