Dosen CPNS FH UNSOED Aktualisasikan Latsar melalui Aduan Layanan Publik, Dorong Mahasiswa Kawal Layanan Publik melalui Aduan Digital
Dosen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED), Luthfi Kalbu Adi, mengimplementasikan nilai-nilai Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS melalui kegiatan aktualisasi yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam memanfaatkan layanan pengaduan publik secara efektif.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kesadaran hukum dan partisipasi publik mahasiswa dalam pengawasan pelayanan masyarakat melalui pemanfaatan platform digital aduan milik Pemerintah Kabupaten Banyumas, lapakaduan.banyumaskab.go.id.
Dalam pelaksanaan aktualisasinya, Luthfi Kalbu Adi mendorong mahasiswa FH UNSOED untuk mengenali persoalan pelayanan publik di lingkungan sekitar dan menyampaikannya melalui kanal resmi pemerintah. Salah satu aduan yang berhasil ditindaklanjuti adalah laporan terkait jalan rusak berlubang besar yang dinilai membahayakan pengguna jalan, termasuk mahasiswa.
Aduan tersebut disampaikan melalui platform Lapak Aduan Banyumas dan mendapat respons dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Banyumas hingga dilakukan tindak lanjut perbaikan.
Luthfi Kalbu Adi menjelaskan bahwa aktualisasi Latsar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban pelatihan, tetapi juga harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, saya ingin mendorong mahasiswa untuk memahami bahwa pelayanan publik dapat diawasi dan diperbaiki melalui partisipasi aktif warga. Pemanfaatan kanal aduan resmi menjadi bentuk nyata kontribusi masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif,” ujarnya.
Dekan FH UNSOED Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut sebagai bentuk implementasi nyata nilai-nilai ASN yang berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan kampus.
“Aktualisasi Latsar seperti ini menunjukkan bahwa aparatur akademik tidak hanya berorientasi pada pengembangan kapasitas personal, tetapi juga mampu menghadirkan solusi konkret melalui pemberdayaan mahasiswa. Ini sejalan dengan komitmen FH UNSOED dalam membangun budaya akademik yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tuturnya.
Menurut Luthfi, mahasiswa Fakultas Hukum memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang tidak hanya memahami aspek normatif hukum, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai good governance dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam pelatihan penyusunan aduan tersebut, ke -17 peserta dibagi menjadi 7 kelompok dengan mengangkat berbagai macam permasalahan yang variatif, mulai dari jalan rusak, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang tidak berfungsi, sampah menumpuk hingga parkir liar. Dalam praktiknya, ketujuh aduan tadi berhasil dikirimkan secara serentak pada tanggal 4 dan 11 April 2026. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan para peserta melalui website LAB, pengaduan yang telah masuk tadi kemudian telah memperoleh disposisi kepada masing- masing institusi yang berkaitan.
Terdapat salah satu aduan mengenai jalan rusak di Jl. Gelora Indah I Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas yang berasal dari kelompok 2 berhasil ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas. Dalam tindaklanjutnya, DPU Kabupaten Banyumas memberikan keterangan pada tanggal 15 April 2026 yang pada intinya aduan tersebut telah diterima dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Selanjutnya, pada tanggal 23 April 2026, DPU Kabupaten Banyumas memberikan perkembangan tindaklanjutnya dengan mencantumkan keterangan disertai dokumentasi bahwa jalan rusak pada lokasi dimaksud telah dilakukan pengecekan dan pengukuran.
Program ini sekaligus menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya literasi digital pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat.
Keberhasilan tindak lanjut aduan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah daerah dapat menghasilkan solusi konkret terhadap persoalan publik, sekaligus memperkuat budaya partisipatif di lingkungan akademik.
Melalui kegiatan aktualisasi ini, FH UNSOED menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan aparatur sipil negara yang adaptif, solutif, dan berdampak, serta mendorong mahasiswa untuk semakin aktif berkontribusi dalam pengawasan pelayanan publik demi terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan peduli lingkungan sosial. (Auth: LabTekIn)