PURWOKERTO — Perbaikan lingkungan akademik dimulai dari kesediaan untuk mendengar. Aspirasi mahasiswa tentang layanan akademik, fasilitas pembelajaran, kenyamanan lingkungan kampus, hingga dukungan terhadap kegiatan organisasi menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan kampus yang lebih baik.
Semangat tersebut mewarnai kegiatan Public Hearing Vol. 2 yang diselenggarakan oleh Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (BEM FH Unsoed) Kabinet Sahayudha Tahun 2026, pada Kamis, 22 Oktober 2026, pukul 14.30–17.15 WIB di Aula Justitia 3 Fakultas Hukum Unsoed.
Forum ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan keresahan, pertanyaan, dan usulan secara langsung kepada jajaran dekanat. Melalui dialog terbuka, berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa dapat dibicarakan bersama, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung proses pembelajaran.
Dekan FH Unsoed, Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H., menyambut forum tersebut sebagai kesempatan untuk mendengarkan kebutuhan mahasiswa dan mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
“Public hearing bukan sekadar agenda rutin, melainkan kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung pengalaman dan keresahan mahasiswa. Kami menyadari masih ada hal-hal dalam pelayanan yang perlu dibenahi. Aspirasi yang disampaikan menjadi masukan penting agar fakultas dapat terus memperbaiki layanan dan menciptakan lingkungan akademik yang semakin baik”.
Empat isu utama menjadi bahan dialog
Dalam pelaksanaannya, forum membahas empat aspek utama, yaitu pelayanan akademik, fasilitas akademik, fasilitas kampus, serta kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Setiap aspek dibicarakan melalui penyampaian aspirasi mahasiswa dan tanggapan dari jajaran dekanat.
Pertama, pelayanan akademik. Mahasiswa menyampaikan sejumlah masukan terkait kecepatan pelayanan, penyampaian informasi perubahan jadwal, penginputan nilai, serta kendala pada sistem informasi akademik. Mahasiswa juga menyoroti perlunya pembaruan informasi kurikulum dan matriks mata kuliah agar perencanaan studi dapat dilakukan dengan lebih jelas.
Menanggapi hal tersebut, Dekan FH Unsoed menyampaikan perlunya evaluasi terhadap sumber daya manusia dan mekanisme pelayanan. Perbaikan sistem informasi akademik, termasuk SIPA, juga menjadi perhatian. Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Akademik, Prof. Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H., menanggapi masukan mengenai pedoman akademik dan matriks kurikulum yang perlu diperiksa serta disesuaikan dengan informasi tahun akademik yang berlaku.
“Informasi akademik yang jelas dan mutakhir sangat penting agar mahasiswa dapat merencanakan studinya dengan baik. Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan untuk memeriksa kembali pedoman dan informasi akademik, sehingga mahasiswa memperoleh acuan yang lebih tepat”.
Kedua, fasilitas akademik. Pembahasan mencakup beban mata kuliah Praktik Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) dan keterkaitannya dengan kegiatan akademik lain, termasuk penyusunan skripsi. Mahasiswa menyampaikan perlunya evaluasi agar beban pembelajaran, waktu, dan capaian kompetensi dapat berjalan secara proporsional.
Dekan menjelaskan bahwa perubahan kurikulum memerlukan proses evaluasi dan pembahasan lebih lanjut. Masukan mahasiswa mengenai PLKH menjadi bahan yang dapat dikaji dalam evaluasi kurikulum, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dan kebutuhan kompetensi pendidikan hukum.
Ketiga, fasilitas kampus. Ketersediaan dan kestabilan jaringan internet, kondisi pendingin ruangan, fasilitas toilet, serta kenyamanan ruang pembelajaran menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa. Sejumlah mahasiswa juga menyampaikan perlunya peningkatan akses jaringan di area yang digunakan untuk kegiatan belajar dan aktivitas sehari-hari.
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H., menjelaskan bahwa sejumlah kebutuhan fasilitas memerlukan koordinasi dengan universitas, terutama untuk fasilitas yang berada dalam kewenangan tingkat universitas. Fakultas juga telah melakukan sejumlah upaya terkait jaringan internet, termasuk pengajuan dan penambahan perangkat, meskipun pemerataan layanan masih perlu diperhatikan.
“Pemenuhan fasilitas kampus membutuhkan inventarisasi kebutuhan, penentuan prioritas, dan koordinasi sesuai kewenangan. Laporan mengenai kendala dan kerusakan fasilitas dari mahasiswa juga penting agar persoalan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti secara lebih tepat”.
Keempat, kegiatan dan fasilitas UKM. Mahasiswa menyampaikan aspirasi mengenai kelayakan ruang organisasi, dukungan terhadap kegiatan dan kompetisi, serta kejelasan prosedur pengajuan program kerja, laporan pertanggungjawaban, dan pencairan anggaran.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum., menekankan pentingnya komunikasi yang jelas antara mahasiswa dan fakultas, disertai tanggung jawab bersama dalam memelihara fasilitas yang tersedia. Perencanaan program kerja yang lengkap, ketertiban administrasi, dan penyampaian laporan sesuai prosedur juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan mahasiswa.
“Fakultas mendukung pengembangan kompetensi dan kegiatan mahasiswa. Dukungan tersebut perlu diimbangi dengan perencanaan program yang baik, tertib administrasi, serta kepedulian bersama dalam menjaga fasilitas organisasi. Komunikasi yang terbuka akan membantu kebutuhan mahasiswa dipahami dan ditindaklanjuti dengan lebih baik”.
Aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari perbaikan bersama
Forum dipandu oleh Ahnaf Braga Antoni, yang dalam notulensi disebut sebagai moderator dari Kementerian Riset dan Akademik BEM FH Unsoed. Sementara itu, Rivaldo Winaldi Putra, Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, turut mengawali rangkaian kegiatan dari pihak penyelenggara.
Melalui sesi dialog, mahasiswa dari berbagai angkatan dan unsur organisasi menyampaikan pengalaman serta persoalan yang mereka temui. Di antaranya, masukan terkait matriks kurikulum, akses sistem akademik, jaringan internet, kelayakan fasilitas umum, dan kebutuhan ruang kegiatan mahasiswa.
Diskusi ini menunjukkan bahwa pengalaman mahasiswa sehari-hari merupakan sumber masukan penting dalam evaluasi layanan fakultas. Persoalan yang disampaikan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam satu forum karena sebagian membutuhkan pemeriksaan teknis, koordinasi lintas unit, atau proses administrasi lebih lanjut. Namun, penyampaian aspirasi secara terbuka menjadi langkah awal untuk memperjelas persoalan dan mengidentifikasi tindak lanjut yang diperlukan.
Pada akhir sesi, mahasiswa yang masih memiliki pertanyaan atau aspirasi lanjutan diarahkan untuk menyampaikannya melalui platform yang disediakan oleh Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM FH Unsoed.
Bagi FH Unsoed, dialog antara mahasiswa dan pimpinan merupakan bagian penting dalam membangun lingkungan akademik yang responsif. Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga oleh layanan akademik yang jelas, fasilitas yang mendukung, serta ruang partisipasi yang memungkinkan mahasiswa menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab.
Public Hearing Vol. 2 menjadi pengingat bahwa kampus yang terus bertumbuh adalah kampus yang bersedia mendengar, terbuka terhadap evaluasi, dan berupaya menerjemahkan aspirasi menjadi perbaikan nyata. (Auth: Lab Tekin)