Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED) menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Fakultas sebagai forum strategis penyelarasan perencanaan program, anggaran, dan kebijakan pengembangan fakultas.

Kegiatan Musrenbang Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan sesi pemaparan oleh para Wakil Dekan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Dekan Bidang Akademik Prof. Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Dr. Siti Kunarti, S.H., M.H., serta Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Jenderal Soedirman Dr. Ir. Sumiyanto, S.T., M.T., CRA, CPIA, bersama para Koorprodi, Koordinator Konsentrasi, Kepala Laboratorium, Ketua Law Journal Center, Ketua Pusat Prestasi Mahasiswa, Kepala Bagian Umum, Para Ketua Tim Bidang Kerja, Koordinator PII, Bendahara BLU, PPABP serta Staff PTK.

Dalam sambutannya, Dekan FH UNSOED Prof. Dr. Riris Ardhanariswari menegaskan bahwa Musrenbang merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program fakultas berjalan selaras dengan arah kebijakan universitas.

“Musrenbang menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan visi, Renstra, IKU, dan rencana operasional agar pengembangan fakultas berjalan terarah, terukur, dan akuntabel,” ujarnya.

Wakil Dekan Bidang Akademik Prof. Dr. Aryuni Yuliantiningsih menyampaikan arah pengembangan akademik yang berfokus pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

“Fokus pengembangan akademik diarahkan pada penguatan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, serta integrasi Tri Dharma guna mendukung pencapaian IKU, baik IKU wajib maupun IKU pilihan,” jelasnya.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Dr. Siti Kunarti menekankan pentingnya pengembangan karakter dan jejaring.

“Pengembangan karakter, kepemimpinan, prestasi mahasiswa, serta penguatan jejaring alumni menjadi prioritas agar lulusan FH UNSOED memiliki daya saing dan kontribusi sosial yang kuat,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Dr. Rahadi Wasi Bintoro memaparkan pengelolaan sumber daya sebagai fondasi utama implementasi Renstra.

“Pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana harus dirancang secara efisien dan akuntabel sebagai pendukung utama keberhasilan program strategis fakultas,” tegasnya.

Setelah pemaparan para Wakil Dekan, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) Unsoed Dr. Ir. Sumiyanto, S.T., M.T., CRA, CPIA yang menekankan keterkaitan antara IKU, Renstra Bisnis (RSB), dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

“Setiap program harus diterjemahkan ke dalam kegiatan operasional melalui penyusunan TOR dan RAB yang sesuai dengan standar biaya dan siklus anggaran. Prinsipnya jelas: No RSB, No Budget,” tegasnya.

Selain itu, Dr. Sumiyanto juga menyoroti pentingnya penguatan manajemen risiko sebagai bagian integral dari sistem pengawasan.

Sesi penampungan aspirasi diisi dengan berbagai masukan dari peserta, antara lain terkait peningkatan pengelolaan website fakultas, penguatan fasilitas mahasiswa, pelaksanaan academic visit, pengelolaan kelas internasional dan magang, penguatan sarana prasarana perkuliahan, kebutuhan pendukung Pusat Informasi Ilmiah (PII), Law Journal Center, serta Lembaga Penyuluhan dan Pelayanan Hukum (LPPH).

Aspirasi lainnya mencakup dukungan terhadap mahasiswa kurang mampu, efisiensi anggaran, serta peluang peningkatan pendapatan fakultas. Pimpinan fakultas dan narasumber memberikan klarifikasi serta penjelasan atas berbagai masukan tersebut.

Melalui Musrenbang ini, FH UNSOED berharap terwujud sinkronisasi yang kuat antara perencanaan strategis, kebijakan akademik, serta pengelolaan sumber daya demi pengembangan fakultas yang unggul, berkelanjutan, dan berdampak. (Auth: LabTekIn)