You are hereJurnal Vol 10 2010

Jurnal Vol 10 2010


 
EDISI JANUARI 2010
 
Salam Redaksi
 
Negeri ini kembali diguncang dengan peristiwa yang cukup mencengangkan berkaitan dengan penggunaan uang rakyat Rp. 6,7 Trilyun, sebagai dana talangan untuk menyelamatkan Bank Century.  Kasus yang kemudian memicu DPR Komisi III membentuk Panita Khusus (Pansus) Bank Century ini menyeret beberapa tokoh dan petinggi negeri ini.  Pansus ini secara politis memang telah memasuki babak akhir dengan digelarnya Sidang Paripurna DPR, akan tetapi permasalahan hukumnya belum segera usai.
Kasus Bank Century ini ibarat bola salju yang semakin lama semakin membesar, menyebabkan biasnya terlalu luas, sehingga apabila tindak lanjut dari segi penegakan hukumnya tidak cermat akan semakin membawa negeri ini kepada keterpurukan.  Ini menjadi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeta jalan dan mencermati permasalahan dalam proses penyidikan, sekaligus membutuhkan keberanian untuk memeriksa para petinggi itu dan memasukannya dalam proses peradilan pidana.
Ini merupakan permasalahan klasik ketika penegakan hukum dihadapmukakan dengan kekuasaan dari orang-orang terlibat di dalamnya.  Persoalan kembali bergulir kepada bentuk pemerintahan apa yang sedang dianut atau diikuti oleh negara tersebut.  Negara dengan rezim yang otoriter, akan menempatkan kepentingan politik di atas hukum, akan tetapi pada negara-negara yang demokratis, tidak berlaku kondisi yang demikian.  Pada negara-negara yang demokratis berlaku jargon-jargon semisal, equity before the law, bahwa kita semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, politik dan pemerintahan.  Persoalan Bank Century merupakan ujian bagi negeri ini untuk membuktikan apakah negara kita telah memasuki tahap demokrasi atau malah kembali terjerumus ke rezim otoriter dan menjadikan jargon-jargon tersebut di atas hanya sebagai mitos belaka.  Penyelesaian atas kasus ini layak untuk kita tunggu hasilnya dan dianalisis keputusannya.
 
 
BIODATA
  
Waidin
Dosen FH UNSOED. Lulusan S1 FH Universitas Diponengoro (UNDIP) Semarang.  Saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum (S2) di Program Magister Ilmu Hukum USOED Purwokerto dengan konsentrasi Hukum Kenegaraan.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara.
 
Saryono Hanadi
Dosen FH UNSOED. Lulusan S1 FH Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, S2 Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang dengan konsentrasi Hukum Ekonomi dan Teknologi.  Saat ini menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat, Ketua Pusat Kajian Hukum dan Masyarakat UNSOED.  Pemenang berbagai Hibah Kompetitif Penelitian.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Sosiologi Hukum dan Metode Penelitian
 
Trusto Subekti
Dosen FH UNSOED. Lulusan S1 FH Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan S2 Program Magister Ilmu Hukum UGM dengan Konsentrasi Hukum Bisnis.  Saat ini menjabat sebagai Anggota Tim Monevin UNSOED.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Adat dan Waris Adat.
 
Budiman Setyo Haryanto
Dosen FH UNSOED. Lulusan S1 FH UNSOED dan S2 Program Magister Ilmu Hukum Unsoed dengan Konsentrasi Hukum Bisnis.  Saat ini sedang menempuh pendidikan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Kerjasama UNSOED-UNIBRAW di Purwokerto.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah hukum waris dan hukum jaminan.
 
Aryuni Yuliantiningsih
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED) ini lahir di Semarang, 2 Juli 1971.  Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum UNSOED pada 1996 dan S2 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Konsentrasi Hukum Internasional pada 2003.  Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bagian Hukum Internasional. Bidang kajian yang menjadi fokus pengembangan keilmuannya adalah Hukum Internasional
 
Noer Indriati
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED). Lulusan S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, dan S2 Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Teknologi.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Internasional.  Jabatan yang disandang pada saat ini adalah Ketua Bagian Hukum Internasional.  Saat ini sedang mempersiapkan diri untuk studi S3-nya.
 
Agus Mardiyanto
Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1965.  Pendidikan sarjana di tempuh di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Pendidikan Pascasarjana di tempuh di Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.  Penulis bekerja sebagai staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman sejak tahun 1996. Bidang kajian yang menjadi tanggung jawab penulis adalah Hukum Dagang dan Hukum Kekayaan Intelektual. e-mail: agus.basir@yahoo.co.id
 
Supriyanto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED). Lulusan S1 FH Universitas Gadjah Mada (UGM) dan S2 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNSOED Konsentrasi Hukum Kenegaraan.  Bidang keahlian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Agraria/ Pertanahan.
 
Sukirman
Dosen Fakultas Hukum UNSOED ini menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dan S2 Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dengan Konsentrasi Hukum Bisnis.  Aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan baik di tempat di mana dia tinggal maupun kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Fakultas dan Universitas.  Bidang keahliannya adalah Hukum Dagang dengan kekhususan Surat-surat Berharga.
 
Suyadi
Dosen FH UNSOED. Lulus S1 FH UGM dan S2 Program Magister Ilmu Hukum UGM
 
 
EDISI MEI 2010
 

 
Salam Redaksi
Korupsi di negara kita nampaknya masih menjadi primadona dalam penegakan hukum.  Kasus yang muncul di berbagai daerah mengindikasikan bahwa pada hampir setiap derap kehidupan yang membutuhkan pendanaan yang bersumber pada APBN maupun APBD menjadi sumber terjadinya korupsi.  Entah sudah berapa Gubernur, Bupati/Walikota, dan bahkan mantan Menteri dan pejabat di bawahnya yang didakwa menjadi pelaku korupsi.   Akan tetapi kasus-kasus yang muncul itu tak jua menjadi pelajaran berharga bagi pejabat publik lainnya.
Kasus yang baru-baru ini mencuat adalah korupsi di Departemen Kesehatan sebesar Rp. 9,43 milyar pada pengadaan alat Rontgen Portable untuk Puskesmas di kawasan Indonesia pada 2007.  Kasus ini menyeret Mantan Menteri Kesehatan ke meja hijau.  Tentu hal ini sangat ironis sekali, di tengah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan bangsa, fasilitas berupa pengadaan barang yang menunjang tujuan pembangunan kesehatan malah dananya dikorupsi untuk kepentingan sendiri.
Ada yang menarik dari pembicaraan tentang korupsi ini.  Para koruptor banyak yang tertangkap dan diadili, tetapi serangan dari para koruptor terhadap lembaga yang menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malah semakin gencar.  Setelah Ketua KPK Antasari Azhar terjerat kasus pembunuhan, giliran anggota KPK dibidik untuk kasus yang lain, yaitu Bibid Samad Riyanto dan Chandra Hamzah.  Kasus ini dapat dilihat sebagai upaya pelemahan KPK, akan tetapi pada sisi lain, kasus ini pun dapat dilihat sebagai upaya mendewasakan KPK, karena berbagai fasilitas yang diterima KPK jangan sampai menyebabkan KPK lupa diri dan jumawa.
Selain hal tersebut, hal menarik lain adalah dibukanya rekrutmen ketua KPK yang baru untuk menggantikan Antasari Azhar.  Dari berbagai pendaftar yang ada, ternyata ada beberapa pembela koruptor (advokat) yang mendaftar.  Sekali lagi ini pun sebuah ironi, bagaimana mungkin seorang pembela koruptor bisa menjadi Ketua KPK jika ia sendiri berjuang mati-matian di pengadilan membela koruptor.  Harapan yang tersimpul dari peristiwa di atas adalah agar korupsi yang telah menyengsarakan rakyat itu segera hapus dari negeri ini, dan seleksi pimpinan KPK dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan pimpinan yang bersih, berwibawa, tegas, memiliki kemampuan yang baik, dan jujur.

 

 BIODATA

Ade Paul Lukas
Alumni Program Magister Ilmu Hukum UNSOED dengan Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.  Saat ini bekerja sebagai Pimpinan Barlingmascakep yang berlokasi di Banyumas.
 
Desi Perdana Yuris Puspita Sari
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED). Lulusan S1 FH UNSOED, S2 dari  Program Magister Ilmu Hukum UNSOED Purwokerto Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana. Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Acara Pidana.
 
Mugiman
Anggota POLRI aktif, pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Purbalingga dan saat ini berdinas di Divisi Advokasi POLDA Jawa Tengah di Semarang.  Alumni Program Magister Ilmu Hukum UNSOED dengan konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.
 
Praditia Danindra
Hakim pada Pengadilan Negeri Purbalingga.  Lulus S2 Program Magister Ilmu Hukum UNSOED dengan Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
 
Suharso Agung Basuki
Alumi S1 FH UNSOED dan menyelesaikan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum UNSOED dengan Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.  Saat ini bekerja di Bagian Humas Keuskupan Purwokerto
 
Rahadi Wasi Bintoro
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED). Lulusan S1 FH Universitas Jenderal Soedirman dan S2 di Program Magister Ilmu Hukum UNSOED konsentrasi Hukum Bisnis.  Aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Acara Perdata.
 
Tri Lisiani Prihartinah
Dosen FH UNSOED. Lulusan S1 FH UGM, S2 & S3 di Australia.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum dan Kajian Wanita.
 
Handri Wirastuti Sawitri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED). Lulusan S1 FH Universitas Gadjah Mada dan S2 di Program Magister Ilmu Hukum UNSOED Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.    Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Acara Pidana.
 
Setiajeng Kadarsih
Dosen FH UNSOED Purwokerto. Lulusan S1 FH UNDIP dan S2 Program Magister Ilmu Hukum UNAIR.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Administrasi Negara.
 
Bambang Haryanto
Dosen FH UNSOED Purwokerto. Lulusan S1 FH UNDIP dan S2 Program Magister Ilmu Hukum UNAIR Surabaya.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Perdata

 

 

EDISI SEPTEMBER 2010

Salam Redaksi

Peristiwa hukum di Indonesia sungguh amat beragam.  Depalan tahun (2002) setelah Dato Param Cumaraswamy – seorang utusan khusus PBB - menyebutkan bahwa citra penegakan hukum Indonesia sebagai “kebusukan hukum”, belum usai pula.  Memang masih dapat dijumpai “keadilan” dalam berbagai peristiwa hukum, akan tetapi citra yang muncul masih menggambarkan hal yang tidak baik.  Sebagai contoh dapat disebutkan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Halomoan Tabunan, yang menyeret hampir semua lini dalam penegakan hukum, dari polisi, jaksa, hakim, sampai petugas rumah tahanan, bahkan diindikasikan adanya konspirasi politik tingkat tinggi dalam kasus tersebut. Kasus ini dapat menjadi cause célèbre dalam sejarah hukum Indonesia.
Hukum yang diharapkan memberikan keteraturan atau keselarasan atau kebahagiaan, justru menimbulkan hasil lain berupa terror dan horror.  Para polisi, jaksa, hakim, petugas rutan maupun lembaga pemasyarakatan dan advokat yang tidak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan lingkaran setan mafia peradilan.  Gambaran ini amat menakutkan, akan tetapi ini merupakan sebuah kenyataan yang tak dapat dielakkan.
Sebenarnya bukan hanya aparat penegak hukum yang menyebabkan citra penegakan hukum begitu buruk.  Birokrasi pemerintahan dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat tinggi, juga turut menyumbang dalam keterpurukan hukum itu.  Entah sudah berapa banyak pejabat (publik) birokrasi yang sudah dipidana akibat korupsi, dan nampaknya daftar ini akan terus bertambah.  Birokrasi pemerintahan nampaknya perlu untuk dibenahi, sekaligus direformasi agar tak lagi menjadi parasit-parasit keadilan seperti aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.
Contoh yang paling mutakhir dari keteledoran birokrasi pemerintahan adalah pada persoalan jabatan Jaksa Agung.  Bagaimana mungkin seorang Presiden dengan pembantu-pembantunya yang notabene merupakan para ahli di bidangnya dapat teledor dalam menentukan masa (jangka waktu) jabatan seorang Jaksa Agung.  Pengujian terhadap UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra membuktikan hal tersebut.  Mahkamah Konstitusi dengan putusannya No. 49/PUU-VIII/2010 telah memutuskan bahwa masa jabatan Jaksa Agung (Hendarman Supandji) telah usai dan seharusnya sudah diganti.  Dalam sejarah ketatanegara-an, kasus ini pun dapat menjadi cause célèbre yang menunjukkan keteledoran pemerintah.
Banyak peristiwa masa lalu yang sebenarnya dapat menjadi pelajaran bagi pelaku sejarah pada masa kini, akan tetapi hal itu sering kali diabaikan.  Pepatah “sejarah atau pengalaman adalah guru yang paling baik”, banyak diabaikan.  Apakah mereka-mereka itu (aparat penegak hukum maupun kalangan birokrasi) memang bermaksud untuk membuat sejarah sendiri? Jikapun demikian, seharusnya mereka belajar dulu mengenai etika dan moral yang hendak dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan profesinya.  Nampaknya kita perlu kembali merenungkan nilai-nilai luhur yang ada dan terdapat pada Pancasila untuk menjadi tuntunan dan tuntutan dalam menjalankan tugas.
 
 
BIODATA
 
Agus Raharjo
Dosen FH UNSOED.  Lulusan S1 FH UNSOED (1994), S2 pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang (2001) dan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP (2008).  Pernah menjadi PNS pada Pusat Standardisasi LIPI Jakarta dan Wartawan pada Majalah Berita Mingguan GATRA Jakarta. Beberapa kali pernah memenangi hibah kompetitif yang diselenggarakan oleh interns UNSOED maupun DIKTI. Pembina pada Unit Kegiatan Mahasiswa Pers Mahasiswa FH UNSOED “Pro Justitia”. Ketua Penyunting Jurnal Dinamika Hukum UNSOED.  Publikasi, baik karya ilmiah konseptual maupun hasil penelitian berupa beberapa buku dan puluhan artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi. Bidang kajian yang menjadi pusat perhatiannya adalah Hukum Pidana, Cybercrime/Cyberlaw, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana.
 
Sunaryo
Dosen FH UNSOED. Menyelesaikan pendidikan S1 di FH UNPAD Bandung dan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang dengan Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.  Saat ini menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana FH UNSOED.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Pidana.
 
Nurul Hidayat
Dosen pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknik (FST) UNSOED.  Menyelesaikan S1 pada Fakutlas Peternakan UNSOED dan S2 Ilmu Komputer pada Program Magister Ilmu Komputer UGM Yogyakarta.  Aktif dalam pengembangan jaringan di UNSOED dan pengembangan pendidikan teknik informatika di Indonesia.  Aktif pula dalam penelitian, terutama penelitian lintas ilmu yang berproduk software.  Publikasi hasil penelitiannya tersebar pada berbagai jurnal nasional. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatik. 
 
Angkasa
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED). Lulusan S1 FH UNSOED, S2 dari  Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dengan Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, dan S3 dari Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.  Aktif dalam berbagai penelitian kompetitif, Asesor BAN DIKTI, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum UNSOED.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Kriminologi dan Viktimologi
 
Noor Aziz Said
Dosen FH UNSOED. Lulusan S1 FH Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, S2 Program Magister Ilmu Hukum UNAIR Surabaya dan saat ini sedang menyelesaian S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.  Pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan I dan Dekan pada FH UNSOED.  Aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan saksi ahli dalam berbagai perkara korupsi baik di Jawa Tengah dan sekitarnya.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Pidana.
 
Suharizal
Lahir di Sawahlunto, 4 April 1979. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas ini menyelesaikan S1 di UNAND Padang (2001), S2 Magister Ilmu Hukum UNPAD Bandung (2006) dan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD (2010). Beberapa publikasi berupa buku, antara lain Amandemen UUD 1945 (2002), Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (2003), Konflik Perubahan Batas Wilayah (2004), Menuju amandemen kelima (2007).
 
Rini Fidiyani
Dosen FH Universitas Negeri Semarang (UNNES).  Menyelesaikan S1 pada FH UNSOED, S2 pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang dengan Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Teknologi, dan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang.  Pernah bekerja sebagai pengelola pada sebuah lembaga pendidikan, advokat aktif di Ikadin Purwokerto dan pernah pula menjadi dosen di FH Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) 2000-2009.  Sejak 2010 menjadi mengabdikan dirinya sebagai Dosen FH UNNES.  Aktif dalam berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kegiatan kemawyarakatan lainnya.  Publikasi ilmiahnya berupa beberapa buku dan jurnal nasional terakreditasi.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum dan Filsafat Hukum.
 
J. Suhardjana
Dosen FH UNSOED. Lulusan S1 FH UGM Yogyakarta ini pernah mengenyam pendidikan hukum di Belgia.  Menyelesaikan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum UNAIR Surabaya.  Selain mengajar S1 FH UNSOED dan S2 Program Magister Ilmu Hukum UNSOED, ia juga menjadi Asesor BAN PT DIKTI.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum dan Sistem Politik.
 
Gunarto
Dosen FH Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.  Menyelesaikan S1 di FH UNDIP, S2 di Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.  Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.  Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UNISSULA, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor II UNISSULA.
 
Otong Rosadi
Lahir di Subang, 20 Januari 1969. Dosen Kopertis X dpk pada Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang, mengajar pula pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Padang dan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Alumnus S1 Ilmu Hukum Tata Negara UNPAD Bandung tahun 1993; S2 Ilmu Hukum Ketatanegaraan, UNPAD tahun 2001; dan S3 Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 2010. Tulisan ilmiahnya dimuat di Jurnal Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning  Pekanbaru, Jurnal Wacana Paramita Universitas Langlangbuana, Swara Justisia Fakultas Hukum Universitas Ekasakti dan lain-lain. Artikel populernya banyak dimuat ‘Forum’ Kompas Edisi Jawa Barat. Berdomisili di Dusun Baru RT 01 RW 07 Desa Mulyasari Kec. Pamanukan Kab. Subang Jawa Barat dan Jl. Veteran Dalam No. 28C Padang Sumatera Barat. Korespondensi penulis 085220558080, 0260-550993, dan otong-rosadi@yahoo.co.uk
 
Tedi Sudrajat
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED).  Lulus S1 FH UNSOED dan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum UNSOED dengan konsentrasi Hukum Kenegaraan. saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bagian Hukum dan Masyarakat, Sekretaris Jurnal Dinamika Hukum dan Sekretaris Pusat Studi Hukum dan Masyarakat (PUSDIKUM FH UNSOED), dan Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa pada Lembaga Kajian Hukum dan Sosial UNSOED. Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Kepegawaian dan Sosiologi Hukum.
 
Andri Kurniawan
Dosen FH Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (UNSYIAH) NAD.  Lulusan S1 FH UNSYIAH pada 2004. Aktif melakukan penelitian dengan pembiayaan dari DIPA UNSYIAH maupun lembaga lain.  Publikasi hasil penelitian telah dimuat dalam berbagai jurnal ilmu hukum.  Bidang kajian yang menjadi pusat perhatiannya adalah Hukum Tata Negara.
 
Nur Sulistyo B. Ambarini
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.  Menyelesaikan pendidikan S2 di Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang dengan Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Teknologi.  Saat ini sedang menem-puh Program  Doktor Ilmu Hukum UNDIP (Alamat Koresponden: Jl. UNIB Permai Blok. II/No. 26, Pematang Gubernur-Bengkulu  38125 atau Jl. Jomblang Barat IV/502 Semarang. Email: ambarini_ nur@yahoo.com.sg; Hp. 0816393445- 081326321960).  
 
Ayub Torry Satriyo Kusumo
Dosen Bagian Hukum Internasional pada FH Universitas Sebelas Maret Surakarta ini lahir di Surakarta, 16 Juli 1983.  Menyelesaikan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum UNS.
  
Trusto Subekti
Dosen FH UNSOED. Lulusan S1 FH Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan S2 Program Magister Ilmu Hukum UGM dengan Konsentrasi Hukum Bisnis.  Pernah Pembantu Dekan I FH UNSOED dan pernah pula menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Saat ini menjabat sebagai Anggota Tim Monevin UNSOED.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Adat dan Hukumm Waris Adat.
 
Elita Rahmi
Dosen FH Universitas Jambi ini lahir di Jambi, 1 April 1966. Menyelesaikan S2 di Program Magister Ilmu Hukum UNPAD Bandung pada 1999 dengan Konsentrasi pada Hukum Tata Negara.  Saat ini sedang menempuh S3 di Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD.  Aktif dalam penelitian kompetitif, baik yang diselenggarakan oleh DIKTI maupun lembaga lain.  Publikasi ilmiahnya tersebar pada berbagai jurnal nasional.  Fokus kajian yang menjadi pusat perhatiannya adalah Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Administrasi Daerah, Hukum Pemerintahan Desa, dan Hukum Pertambangan.
 
Rahadi Wasi Bintoro
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED). Lulusan S1 FH Universitas Jenderal Soedirman dan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum UNSOED konsentrasi Hukum Bisnis.  Aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.  Saat ini menjabat sebagai Bendahara Jurnal Dinamika Hukum. Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Acara Perdata.