VOL 11 TAHUN 2011

Memasuki tahun 2009, kehidupan bangsa Indonesia diwarnai dengan harapan dan kecemasan.  Hal ini muncul seiring dengan agenda negeri yang menempatkan tahun ini sebagai tahun pemilihan anggota legislatif di tingkat daerah maupun pusat dan pemilihan presiden dan wakil presiden.  Harapan agar pemimpin masa depan dapat membawa rakyat dan negeri ini menuju kesejahteraan hingga dapat disejajarkan dengan bangsa-bangsa lain, seiring sejalan dengan kecemasan yang muncul dari janji-janji calon pemimpin itu yang membuai hingga meninabobokan rakyat, yang usai pesta demokrasi kemudian dilupakan.  Pelajaran berharga pada masa lalu akan membuktikan tingkat partisipasi warga dalam mengikuti pesta demokrasi itu, yang seringkali diwarnai pula dengan hal-hal yang tidak demokratis. 

Rakyat tidak membutuhkan janji, akan tetapi bukti yang dapat membawa mereka ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik.  Fungsi hukum secara umum yang berupaya untuk mengatur, menjaga ketertiban, kedamaian, dan kebahagiaan diuji pada tahap ini.  Hukum dan aparatur penegaknya dituntut untuk bertindak profesional dan netral agar pemilu berjalan aman dan damai.  Konflik yang muncul pasca Pilkada misalnya, dapat dijadikan sebagai barometer pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk mengukur suhu politik di daerah tersebut serta menentukan langkah taktis dalam penegakan hukum pidana politik.

Tahun ini dipenuhi dengan janji-janji yang muncul ketika mereka berkampanye.  Ada partai yang mendokumentasikan kontrak politik sebagai instrumen pengingat agar mereka tidak melupakan janjinya ketika sudah berada di legislatif maupun eksekutif.  Pengawasan dari rakyat terhadap implementasi dari janji-janji itu tentu lebih efektif, karena merekalah yang diberi janji dan mengingatnya, persoalannya adalah apakah para anggota legislatif dan eksekutif itu peka terhadap suara rakyat.  Kita pun berkewajiban untuk mengingatkan agar janji-jani itu tidak menjadi mitos yang terbukti kebohongannya.  Selamat berpesta demokrasi, semoga membawa keberkahan bagi kita semua. 

 

 

 

Pesta demokrasi untuk pemilihan anggota legislatif, baik pusat maupun daerah telah usai.  Seperti biasa di negeri yang penuh bencana ini, usainya pesta dibarengi pula dengan munculnya masalah baru yang sebetulnya sudah dapat diprediksikan sebelumnya, yaitu money politic.  Tak dapat disangkal – meski untuk membuktikannya tidaklah terlalu sulit – pesta demokrasi kali ini dipenuhi dengan permainan uang, dari tingkat elit sampai rakyat jelata.

Negeri ini berharap mendapatkan anggota legislatif yang berkualitas hingga dapat memikirkan kesejahteraan rakyat.  Akan tetapi apa yang didapat tak sesuai keinginan.  Se-harusnya perilaku anggota dewan masa lalu dapat menjadi cermin bagi perilaku anggota dewan saat ini.  Perilaku yang korup, pelecehan terhadap wanita, dan masih banyak lagi yang tak terdeteksi merupakan misteri yang jika diungkapkan akan membuat malu negeri ini.  Anggota dewan yang sekarang mesti belajar dari kesalahan masa lalu.  Jika merujuk kepada cara perolehan kursi di dewan, akankah harapan itu akan terwujud?  Waktu yang akan menjawab, sekaligus pada waktunya mereka akan menampakkan wajah aslinya.

Pada tataran arus bawah, kemiskinan membuat mereka tidak berfikir panjang untuk memilih calon anggota legislatif yang bermoral, baik dan berbudi luhur.  Siapa yang memberi uang paling banyak, itulah yang akan dipilih.  Ini menjadi tugas berat bagi kita semua untuk memberikan pendidikan politik yang baik, agar hasilnya pun dapat pula mencerminkan keinginan sejati rakyat, bukan keinginan sejenak rakyat yang berorientasi ke perut semata.

Persoalan money politic masih akan terus berlanjut dan ini merupakan tantangan pengadilan untuk menegakkan norma-norma hukum yang adil.  Pengadilan sebagai “benteng terakhir” keadilan akan diuji ketangguhannya.  Apakah akan benar-benar menjadi benteng yang paling akhir, ataukah putusannya hanya akan menimbulkan masalah baru.  Kita masih menantikan kerja mereka, sekaligus tugas kita semua untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan tugas itu.

Kisah tentang dinamika politik belum usai, karena masih ada satu agenda lagi, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden.  Elit politik tidak bersibuk dengan money politic, akan tetapi bersibuk dengan koalisi dengan partai mana yang hendak membawa mereka kepada tujuan yang diharapkan.  Ideologi, kharisma seorang pemimpin, kemampuan dalam memecahkan masalah bangsa, pola perilaku, pembagian kekuasaan yang adil merupakan kriteria yang harus dipertimbangkan dalam koalisi itu, dan tidak kalah penting adalah pendanaan pada saat kampanye.  Patah tumbuh hilang berganti, hilang masalah yang satu timbul masalah lain lagi.  Itulah kehidupan berbangsa, bernegara dan berdemokrasi.  Semoga kita dapat memetik hikmah di balik itu semua.

 

• PENEMUAN HUKUM IN CONCERTO DALAM KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
• AGRESI ISRAEL TERHADAP PALESTINA PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
• PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM
• MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TREATIES (MLATs) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERANTASAN KEJAHATAN INTERNASIONAL
• CONTEMPT OF COURT (KAJIAN TENTANG IDE DASAR DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM PIDANA)
• PERKARA PERCERAIAN YANG DIPUTUS DENGAN VERSTEK
• TRAFFICKING : SUATU STUDI TENTANG PERDAGANGAN PEREMPUAN DARI ASPEK SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI DI KABUPATEN BANYUMAS
• KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
• PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE MELALU FORMAT REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 
• KAJIAN TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN NIAGA NIAGA JAKARATA PUSAT

 

 

 

Demokrasi di negeri ini telah menemukan titik terang, trik dan intrik telah dipraktikkan dan hasilnya dapat kita rasakan bersama.  Presiden dan wakil presiden baru telah terpilih, susunan keanggotaan kabinet sedang dirumuskan dan persoalan balas jasa dalam demokrasi pola koalisi kembali meminta perhatian.  Berapa kursi yang harus diberikan pada partai koalisi atau jabatan lain merupakan tawar menawar yang menarik sekaligus menjadi dinamika perpolitikan dalam paradigma balas jasa.

 Permasalahan bangsa sesungguhnya tidak terbatas pada permainan elit dalam perebutan jabatan di kementrian atau badan dan lembaga negara yang strategis.  Persoalan kemiskinan, pengangguran, mahalnya pendidikan, akses kesehatan yang semakin rumit, buruh migran dan sebagainya merupakan masalah yang harus dituntaskan.  Setiap kali pergantian pimpinan para elit (legislatif maupun eksekutif), permasalahan ini muncul dan setiap kali pula tidak ditemukan obat mujarab untuk mengatasinya.  Akan tetapi bagi para politisi yang berebut kekuasaan, persoalan-persoalan tersebut menjadi fungsional karena menjadi komoditi yang ditawarkan untuk mendapatkan simpati rakyat.  Setelah terpilih, mereka terlupakan dan tetap menjadi sedemikian sampai pesta demokrasi berikutnya.  Sungguh amat disayangkan, habis manis sepah dibuang.

Meski pesta demokrasi usai, akan tetapi muncul persoalan baru yang berkaitan dengan pesta itu, yaitu pendanaan.  Hasil audit dana kampanye belum diumumkan, akan tetapi sebenarnya hasilnya telah dapat diduga.  Kalaupun ada pelanggaran, akankah membatalkan hasil pemilihan umum maupun pemilihan presiden dan wakil presiden?  Jadi audit itu pun akhirnya hanya sekadar formalitas belaka.  Negeri ini masih perlu banyak belajar tentang demokrasi yang benar dan lebih dari itu pula masih terus harus belajar tentang kejujuran, kebenaran dan keadilan pada diri sendiri, orang lain, bangsa ini dan tentu pada Tuhannya.

Masih banyak kejadian atau peristiwa yang akan muncul berkaitan dengan demokrasi dan ini merupakan sesuatu yang menarik bagi ilmu hukum.  Jika Prof. Satjipto Rahardjo pernah mengemukakan bahwa Indonesia adalah A Great Anthropological Document, itu ada benarnya, mengingat berbagai peristiwa di Indonesia datang silih berganti, yang satu belum usai, muncul persoalan baru yang tiada kalah dahsyatnya.  Ini merupakan lahan yang bagus bagi penelitian-penelitian hukum yang hasilnya dapat digunakan untuk membangun fondasi negara hukum yang dicita-citakan.  Semoga itu benar adanya. 

 

• MODEL PERADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Kajian  tentang  Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto)
• ASURANSI KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992
• FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI TEMPAT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PELAYANAN TERPIDANA MATI SEBELUM DIEKSEKUSI
• UPAYA MEMERANGI TINDAKAN PENCUCIAN UANG (MONEY LOUNDRING) DI INDONESIA
• PENDEKATAN HERMENEUTIK DALAM PENEGAKAN HUKUM (UPAYA DEKONSTRUKTSI TERHADAP POSITIFISME HUKUM)
• KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MENENTUKAN KEMAJUAN SUATU BANGSA
• PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
• ASPEK PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK KEKERASAN (BULLYING) TERHADAP KORBAN SISWA KORBAN KEKERASAN DI SEKOLAH
• PENEGAKAN HUKUM NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 
• EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG  KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Studi di Pengadilan Pajak Jakarta)