You are hereVOL 11 TAHUN 2011

VOL 11 TAHUN 2011


EDISI JANUARI 2011
 
Salam Redaksi
  
Hidup di Indonesia seperti hidup dalam sebuah ironi, paradoks tumbuh di mana-mana. Kondisi ini menyebabkan hampir tiap hari kehidupan kita dipenuhi dengan berbagai masalah yang datang silih berganti.  Ironi baru yang dimuculkan melalui media massa adalah berita tentang kebohongan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wakil Presiden Boediono.  Tokoh lintas agama yang sebenarnya berkompetensi dalam bidang olah kerohanian, turun gunung untuk mengingatkan pemerintah agar tak terjerumus dalam keasyikmasyukan kekuasaan yang menggiurkan. Pemerintah sepertinya harus belajar mendengar dari para guru rohani itu, bukan membantah ataupun menolaknya dengan argumen yang membingungkan rakyat.
Ada sembilan kebohongan lama yang dikemukakan, yaitu pemerintah telah berbohong dalam hal penyampaian angka kemiskinan, kebutuhan rakyat, ketahanan pangan dan energi, pemberantasan teroris, penegakan hak asasi manusia, anggaran pendidikan, kasus Lapindo, kasus Newmont, serta kasus Freeport. Ada pula sembilan kebohongan baru pemerintah yang berkenaan dengan kebebasan beragama; kebebasan pers; perlindungan terhadap TKI-pekerja migran; transparansi pemerintahan, pemberantasan korupsi; pengusutan rekening mencurigakan (gendut) perwira polisi; politik yang bersih, santun, beretika; kasus mafia hukum yang salah satunya adalah kasus Gayus H Tambunan; dan terkait kedaulatan NKRI.
Kebohongan terjadi jika apa yang diucapkan atau dikatakan itu ternyata tidak benar, hal ini berbeda benar dengan “belum terwujud”.  Oleh karena itu, apakah sembilan kebohongan yang lama maupun yang baru itu lebih tepat dikatakan sebagai “kebohongan” atau “belum terwujud”?. Permasalahannya adalah perlu jangka waktu berapa lama agar apa yang diucapkan atau dikatakan  atau diprogramkan itu menjadi kenyataan, dan dengan apa cara mengukurnya?.  Jikalah dalam waktu yang wajar dan dapat diterima akal sehat waktu yang dibutuhkan untuk itu telah selesai tenggatnya, maka dapatlah dikatakan kebohongan.  Persamalahan lain yang muncul adalah, apakah untuk menyelesaikan permasalahan itu perlu diberi tenggat.  Sebagai sebuah negara yang tentunya memiliki program kerja, maka tenggat waktu pencapaian tujuan menjadi penting sebagai indikator pengukuran kinerja, oleh karena itu jika tenggat telah selesai dan tujuan tak tercapai, dapatlah dikatakan ada kebohongan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.  Akan tetapi beranikah pemerintah mengakuinya? Perlu jiwa besar untuk menjawabnya.
Pada akhirnya yang ingin diungkapkan adalah bahwa kejujuran dalam pekerjaan maupun sisi kehidupan yang lain amat penting.  Kejujuran dan sikap kesatria untuk menerima perbedaan pendapat akan membawa bangsa ini pada kesehatan jasmani dan rohani, meski bencana datang silih berganti.  Adakah komitmen pemerintah beserta aparatnya untuk jujur, sesuatu yang perlu diusahakan dan diwujudkan secara terus menerus, agar apa yang disebut good governance dapat tercapai. Semoga kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat tumbuh subur di Indonesia, karena tanah air kita (Indonesia) adalah “tanah surga”.
 
BIODATA
 
Hermansyah
Lahir di Pontianak, 15 Mei 1965. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di FH Universitas Tanjungpura, Pontianak, S2 pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Undip Semarang, dan S3 pada PDIH Undip (2007). Selain mengajar, aktif pula dalam penelitian kompetitif DIKTI, dan telah menghasilkan beberapa publikasi,baik berupa buku maupun artikel di Jurnal Ilmiah.  Saat ini menjabat sebagai Pembantu Dekan I FH Untan.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum dan Hukum Pidana.
 
M. Syamsudin
Lahir di Purworejo, 4 September 1969.  Menyelesaikan S1 pada FH Undip Semarang (1994), S2 pada Program Magister Hukum Unair Surabaya (2001) dan S3 pada PDIH Undip (2010).  Selain menjadi Dosen Tetap di FH Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, ia juga menjadi Kepala Pusat Studi Hukum (PSHI) FH UII dari 2010 – sekarang.
 
Tri Lisiani Prihartinah
Dosen FH UNSOED. Lulusan S1 FH UGM, S2 & S3 di Australia.  Saat ini menjabat Ketua Laboratorium Hukum FH Unsoed.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum dan Kajian Wanita. 
 
Handri Wirastuti Sawitri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED). Lulusan S1 FH Universitas Gadjah Mada dan S2 di Program Magister Ilmu Hukum UNSOED Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.    Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Acara Pidana.
Setiajeng Kadarsih
Dosen FH UNSOED Purwokerto. Lulusan S1 FH UNDIP dan S2 Program Magister Ilmu Hukum UNAIR.  Aktif pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Konstitusi FH Unsoed. Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Administrasi Negara.
Tedi Sudrajat
Dosen FH UNSOED.  Lulus S1 FH UNSOED dan S2 pada Program MIH UNSOED dengan Konsentrasi Hukum Kenegaraan. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bagian Hukum dan Masyarakat, Sekretaris Jurnal Dinamika Hukum dan Sekretaris Pusat Studi Hukum dan Masyarakat (PUSDIKUM FH UNSOED), serta Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa pada Lembaga Kajian Hukum dan Sosial UNSOED. Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Kepegawaian dan Sosiologi Hukum.
 
Sri Handayani
Lahir pada tanggal 7 Pebruari 1970 di Pangkal-Pinang, merupakan Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tenaga Pengajar di Program Pascasarja Ilmu Hukum UNSRI serta Staf di laboratorium Hukum Fakultas Hukun UNSRI. Menyelesaikan stata S1 di Fakultas Hukum UNSRI dan meneruskan Program Pascasarjana di UNSRI pada Tahun 2001.Mata Kuliah yang diampu diantaranya : Hukum Penanaman Modal, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perbankan dan Hukum Perdata Internasional. Penulis konsen penulis persoalan-persoalan Investasi di Sumatera Selatan.
 
Muhammad Fauzan
Dosen Fakultas Hukum UNSOED. Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum Pada FH UNSOED Purwokerto (1989), S2 Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung dengan Konsentrasi Hukum Kenegaraan (1997) dan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD Bandung.  Aktif sebagai Asesor dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT DIKTI, dan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, menjadi pembicara pada berbagai seminar lokal dan nasional.  Berbagai karya ilmiah telah lahir dari buah pikir dan tangannya baik dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah.  Bidang kajian yang menjadi focus perhatiannya adalah Hukum Tata Negara, khususnya adalah Hukum yang berkaitan dengan Otonomi Daerah.
 
Husen Alting
Lahir di Weda, tanggal 6 Maret 1972, Menyelesaikan pendidikan S1 pada FH Universitas Hasanudin (Unhas) Makasar Sulawesi Selatan (1996), S2 Program Pascasarjana Unhas (1999), dan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana  Universitas Brawijaya Malang (2006). Dosen tetap pada FH Universitas Khairun Ternate 1997 – sekarang.  Berbagai jabatan di lingkungan Universitas Khairun pernah disandang, diantaranya adalah Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (1999-2002), Ketua Lembaga Penelitian (2000-2001), Ketua Pusat Studi Resolusi Konflik (2002-2009), Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (2002-2003); Sekretaris Senar Universitas (2006-sekarang), Pembantu Dekan Bidang Akademik (2007-2009), Pembantu Rektor Bidang Akademik (2009-2013), dan berbagai jabatan yang lain.  Aktif pula pada kegiatan sosial kemasyarakatan.
 
Kotan Y. Stevanus
Lahir di Flores Timur/NTT pada 27 Desember 1960. Menyelesaikan pendidikan S1 pada FH UNDANA, S2 dan S3 Ilmu hukum pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, dengan spesialisi ilmu hukum ketatanegaraan. Penulis adalah  Staf pengajar pada FH & Pascasarjana Undana – Kupang, serta mengajar pada  sejumlah Perguruan Tinggi Swasta di NTT. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana.
 
Kadar Pamuji
Lahir di Purbalingga, 15 Februari 1964.  Menyelesaikan S1 di FH Unsoed, S2 di Program Pascasarjana Unair Surabaya.  Saat ini sedang menyelesaikan studinya di Program Doktor Ilmu Hukum UGM Yogyakarta.  Bidang keahlian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Pajak.
 
Satrio Saptohadi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED).  Lulusan S1 FH Universitas Gadjah Mada (UGM) dan S2 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNSOED Konsentrasi Kenegaraan.  Saat ini menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara FH UNSOED. Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Pers, dan Hukum Tata Negara
 
Helmi
Lahir di Campang Tiga (OKU) Sumatera Selatan, 6 Juni 1971. adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pendidikan S1 diperoleh di FH Univ. Jambi (1995), S2 pada PPs Unpad Bandung (2008), dan saat ini sedang menyelesaikan S3-nya di Unpad.  Selain menjadi Dosen Tetap FH Univ. Jambi, ia juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Hukum dan Otonomi Daerah (PSHK-ODA).  Selain aktif menulis, ia dipercaya sebagai utusan masyarakat sipil Indonesia untuk melakukan negosiasi persoalan illegal logging di  beberapa negara eropa (Jerman, Belgia, Fortugal dan Spanyol). Bidang keahlian yang menjadi fokus kajian dan pendalamannya adalah hukum ketatanegaraan.
 
Aryuni Yuliantiningsih
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED) ini lahir di Semarang, 2 Juli 1971.  Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum UNSOED pada 1996 dan S2 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Konsentrasi Hukum Internasional pada 2003.  Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bagian Hukum Internasional. Bidang kajian yang menjadi fokus pengembangan keilmuannya adalah Hukum Internasional
 
Mardenis
Dosen tetap FH Universitas Andalas ini Lahir di Bodu Air Tabut Kota Payakumbuh, 12 November 1961. Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di FH Univ. Andalas (1987), Master of Science (M.Si) di PPs UGM (1995), dan Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Univ. Padjadjaran Bandung (2009). Mengajar di FH Univ. Andalas sejak 1989 – sekarang; Program Studi Ilmu Hukum PPs Univ. Andalas sejak 2009 – sekarang; Dosen Luar Biasa pada PPs Univ. Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) sejak 2009 – sekarang. Bidang keahlian yang dikuasainya adalah Hukum Internasional.
 
Dwiyanto Indiahono
Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 

  

EDISI MEI 2011
 
Salam Redaksi
  
Satu lagi prestasi yang diraih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah keberhasilannya membongkar kasus suap terkait pengadaan wisma atlet di Palembang yang melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Kasus ini ibarat bola salju, menggelinding ke sana kemari dan menyeret banyak petinggi partai politik yang saat ini berkuasa.  Tak tanggung-tanggung, Bendahara Partai Demokrat - Muhammad Nazarudin - disebut terlibat dalam “bagi-bagi” uang proyek itu.  Kasus yang sampai saat ini masih terus bergulir dipastikan akan semakin ramai mengingat nuansa politik yang ada di dalamnya tak kalah kental dibandingkan dengan unsur korupsi yang disangkakan.
Kasus ini sebenarnya patut menjadi renungan, bahwa pola pikir yang ada pada para pejabat pengelola proyek masih berkutat pada paradigma lama dalam memandang sebuah proyek pembangunan yang dianggap sebagai “ladang subur” atau “tambang uang” untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok dan golongannya. Sekali lagi, nampaknya mereka tidak belajar dari masa lalu dan selalu melupakan pepatah yang mengatakan “sejarah atau pengalaman adalah guru yang paling baik”.  Sudah berapa kali kasus suap atau korupsi terjadi di negeri ini yang melibatkan banyak pejabat, ternyata tak dijadikan sebagai pelajaran yang berarti.
Harapan untuk mendapatkan “komisi” dari sebuah proyek mengalahkan idealisme dalam upaya membangun negeri, padahal sudah sejak lama dalam dunia hukum dikenal bahwa pemberian komisi dalam sebuah proyek pembangunan adalah korupsi.  Tentu kita masih ingat kasus Pertamina dan Taher di Pengadilan Singapura yang telah menjadi cause célèbre dalam hukum pidana maupun hukum perdata internasional pada tahun 1980an, yang memutuskan bahwa komisi yang diperoleh dari proyek penambangan minyak dari rekanan Pertamina adalah masuk kategori korupsi. Sekali lagi, nampaknya masa lalu hanya sekadar dianggap angin lalu.
Pembangunan memang membutuhkan biaya yang besar, terkadang biaya itu diperoleh dengan cara berhutang yang pembayarannya dibebankan kepada rakyat.  Akan tetapi lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah komitmen dan moralitas para penyelenggaranya.  Biaya besar dalam proyek pembangunan hanya akan menjadi “kue lezat” bagi para penyelenggaranya yang tak berkomitmen dan tak bermoral serta berpandangan komisi sentris.  Sudah berulang kali diungkapkan pada lembar salam redaksi ini bahwa negeri ini penuh dengan ironi, dan sekali lagi, kasus suap pembangunan wisma atlet Sea Games di Palembang ini pun merupkan ironi lain yang tersaji di hadapan kita.  Jangan ambil pelajaran yang buruk dari peristiwa yang buruk, dibalik peristiwa yang buruk tersembunyi pelajaran berharga yang mestinya dijadikan sebagai teladan kehidupan di masa mendatang.  Semoga peristiwa serupa di masa mendatang tak terulang, meski sulit untuk mengatakan tak akan terjadi lagi selama komitmen dan moralitas telah merosot dari penyelenggara negeri ini, terutama penyelenggara proyek-proyek pembangunan.

 BIODATA

 
Andri Kurniawan
Dosen FH Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (UNSYIAH) NAD.  Lulusan S1 FH UNSYIAH pada 2004. Aktif melakukan penelitian dengan pembiayaan dari DIPA UNSYIAH maupun lembaga lain.  Publikasi hasil penelitian telah dimuat dalam berbagai jurnal ilmu hukum.  Bidang kajian yang menjadi pusat perhatiannya adalah Hukum Tata Negara.
 
Haryanto Dwiatmodjo
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED) Purwokerto.  Menyelesaikan S1 di FH UGM dan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.  Saat ini menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana. Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Pidana.
 
Ruby Hadiarti Johny
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED) Purwokerto.  Menyelesaikan S1 di FH UNDIP dan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum UNSOED dengan Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Pidana. 
 
Nella Sumika Putri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH UNPAD) Bandung.
 
Johnny Ibrahim
Pengajar pada Program Magister Kenotariatan dan Hukum Bisnis pada FH UNAIR Surabaya, Program Magister Imu Hukum Pascasarjana Universitas Putra Bangsa Surabaya, dan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya. Menyelesaikan S1 pada FH Universitas Putra Bangsa, S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya, dan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum UNAIR. Selain tertarik pada bidang metode penelitian hukum, fokus kajian lain yang menjadi perhatiannya adalah Hukum Ekonomi.
 
Rahadi Wasi Bintoro
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED). Lulusan S1 FH Universitas Jenderal Soedirman dan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum UNSOED konsentrasi Hukum Bisnis.  Aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.  Saat ini menjabat sebagai Bendahara Jurnal Dinamika Hukum. Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Acara Perdata.
 
Muhammad Syaifuddin
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Beliau menyelesaikan pendidikan Strata 1 (Sarjana Hukum) di FH Universitas Sriwijaya (1997), Strata 2 (Magister Humaniora) di Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (2002), dan Strata 3 (Doktor Ilmu Hukum) di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2008). Beliau adalah Dosen Berprestasi Universitas Sriwijaya Tahun 2010, Peneliti Terbaik Universitas Sriwijaya Tahun 2010, dan Penerima Penghargaan (Insentif) Penulisan Buku Teks Tahun 2010 dari Direktur DP2M-Ditjen Dikti Kemdiknas RI.
 
Deni Bram
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta. Menyelesaikan S1 di FH Universitas Pancasila, S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila dan saat ini sedang menyelesaikan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas (UI) Indonesia Jakarta. Selain mengajar, aktif dalam penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.  Hasil pemikirannya telah dituangkan dalam bentuk buku dan artikel dalam berbagai jurnal.
 
Sulaiman
Dosen pada Fakultas Hukum Universitah Syiah Kuala Banda Aceh.
 
Fenty U. Puluhulawa
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.  Menyelesaikan S1 pada FH UMI Makassar (1991), S2 pada Program Magister Ilmu Hukum UNHAS (2000) dan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum UNHAS (2011). Pernah mengikuti Sandwich Program Utrecht University Netherlands Nov. 2009- Feb 2010. Aktif pada berbagai kegiatan ilmiah dan telah menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal.
 
Ismu Gunadi Widodo
Dosen Tetap dan Ketua LBH Universitas Bhayangkara Surabaya Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya & Komisaris Besar Polisi di Denma Markas Besar Polri. Lulus Sarjana Hukum UNKRIS Jakarta (1983), lulus Program Notariat Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (1994), lulus Magister Managemen Universitas Airlangga Surabaya (1996), dan menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya (2002). Pernah menjadi anggota Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 tahun 2005. Berbagai jabatan telah disandangnya terutama dalam bidang Reserse.
 
Martha Pigome
Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Satya Wiyata Papua. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan Doktornya di Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
 
Yuswanto
Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
 
Sri Hartini
Dosen Fakultas Hukum UNSOED ini lahir di Klaten pada 26 September 1963.  Menyelesaikan pendidikan dasar sampai menengah di kota kelahirannya.  Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNSOED pada 1988 dan S2 Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya pada 2000.  Aktif dalam berbagai penelitian dan rajin melakukan publikasi ilmiah baik dalam bentuk buku maupun artikel.  Pernah menjadi salah satu pemenang kompetisi Buku Ajar yang diselenggarakan oleh DIKTI dan aktif pula mengembangkan metode pembelajaran yang tepat bagi mahasiswa.  Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program S1 Non Reguler FH UNSOED.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatian dan terus dikembangkannya adalah Hukum Administrasi Negara dengan kekhususan Hukum Kepegawaian.
Manunggal K. Wardaya
Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED) Purwokerto.  Menyelesaikan S1 di FH UNSOED dan S2 di Australia.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum dan HAM. 
 
H. Ahmad Komari
Dosen Fakultas Hukum UNSOED ini lahir di Klaten, 6 Juni 1954.  Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Diponeorot (UNDIP) Semarang pada 1979, S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya dengan konsentrasi Hukum Kenegaraan pada 1997.  Aktif dalam penelitian dan menjadi pembicara pada berbagai seminar, baik lokal, regional maupun nasional.  Aktif pula mengamati dinamika politik lokal dan nasional.  Pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor III UNSOED.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Tata Negara

 

 EDISI SEPTEMBER 2011

 

Salam Redaksi
 
Menjadi pemimpin di Indonesia pada era demokrasi saat ini ternyata tidak mudah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono yang memperoleh suara terbanyak sebagai dasar legitimasi kekuasaan yang diperoleh pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 ternyata tidak memberikan garansi pemerintahannya akan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat luas. Berbagai persoalan mendera, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang se-betulnya jika dipandang dari satu sisi merupakan ujian dan peringatan dalam upaya mendewasakan pemerintah dan mematangkan demokrasi
Dari berbagai masalah yang ada di negeri ini, perilaku anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II merupakan salah satu persoalan yang memberi beban kepada Presiden SBY. Kabinet yang dibentuk berdasarkan “kompromi” partai-partai koalisi sehingga lebih mirip bagi-bagi kue kekuasaan, satu persatu menunjukkan potensi masalah yang disandangnya, yang sebetulnya sudah terlihat sejak masih berkiprah di partainya. Dari persoalan keluarga yang berujung menjadi “gosip selebriti” pada infotainment sampai kepada masalah yang Presiden SBY sendiri programkan untuk diperangi, yaitu korupsi.
Perilaku anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang sedemikian menyebabkan kinerja Pemerintahan SBY menjadi kurang maksimal dalam upaya mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Tidak mengherankan pula jika hasil survey dari beberapa lembaga survey menunjukkan kepercayaan rakyat kepada Pemerintahan SBY menurun dengan amat signifikan. Memang metodologi dan hasil survey serta analisis yang dibuat lembaga itu masih bisa diperdebatkan, akan tetapi seharusnya hal ini menjadi cermin bagi pemerintah untuk memperbaiki diri. Salah satu solusi yang sejak tahun lalu dilontarkan adalah dengan meresuffle menteri-menteri yang bermasalah atau tidak menunjukkan kinerja yang baik. Jika tahun lalu usul ini kandas karena Presiden SBY masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, maka pada tahun ini usul reshuffle mendesak untuk dilaksanakan dengan melihat pada kinerja beberapa menteri yang semakin memburuk.
Melakukan suatu perbuatan menuju ke perbaikan tidak sekadar bermodal keberanian semata. Dalam hal ini, Presiden SBY kembali dituntut untuk jeli melihat potensi calon menteri yang hendak didudukkan dalam Kabinet Indonesia Bersatu menggantikan menteri-menteri yang bermasalah. Permasalahannya adalah, seringkali Presiden kita terlalu berhati-hati dan cenderung “kurang berani” dan “kurang tegas” dalam bertindak terhadap para pembantunya. Memang susah jika diri telah dihinggapi hutang budi, hingga berbuat baik pun seakan dihindari. Kita masih menunggu keberanian dalam meresuffle kabinet dan kejelian dalam memilih pembantu-pembantunya dari Presiden SBY. Selamat menunggu dengan harap-harap cemas akan masa depan negeri ini.
 
 
BIODATA
 
Abdul Rohman
Dosen Fakultas ISIP Universitas Jenderal Soedirman. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syari’ah (Hukum Islam) IAIN Walisongo Semarang (1985), S2 pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta  dengan Konsentrasi Sejarah Pemikiran Politik Islam (1996). Pernah mengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam pada  Fakultas Syari’ah IIWS Mranggen, Semarang (1986-1988). Dalam bidang penelitian pernah mendapatkan hibah kompetitif penelitian Dikti, yaitu Peneliti Muda, Teaching Grant, Kajian Wanita, dan  Strategi Nasional. Aktif dalam  berbagai kegiatan sosial-keagamaan di wilayah Kabupaten Banyumas.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah  Pendidikan Agama Islam dan Pemikiran Politik Islam
 
Elis Puspitasari
Dosen Fisip Unsoed, Jurusan sosiologi. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas ISIP Unsoed Purwokerto (1992), S2 di Fisip Universitas Indonesia (1999). Mata kuliah yang diampu adalah Sosiologi Agama, Sosiologi Islam, Perubahan Sosial, Pengantar Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan. Dalam bidang  penelitian pernah mendapatkan program hibah Kompetitip  Dikti, Stranas, Dipa Unsoed. Bidang kajian yang menjadi konesntrasi adalah kajian perubahan sosial keagamaan.
 
Agus Raharjo
Dosen FH UNSOED.  Lulusan S1 FH UNSOED (1994), S2 pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang (2001) dan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP (2008).  Pernah menjadi PNS pada Pusat Standardisasi LIPI Jakarta dan Wartawan pada Majalah Berita Mingguan GATRA Jakarta. Beberapa kali pernah memenangi hibah kompetitif yang diselenggarakan oleh interns UNSOED maupun DIKTI. Pembina pada Unit Kegiatan Mahasiswa Pers Mahasiswa FH UNSOED “Pro Justitia”. Ketua Penyunting Jurnal Dinamika Hukum UNSOED.  Publikasi, baik karya ilmiah konseptual maupun hasil penelitian berupa beberapa buku dan puluhan artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi. Bidang kajian yang menjadi pusat perhatiannya adalah Hukum Pidana, Cybercrime/Cyberlaw, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. 
 
Angkasa
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED). Lulusan S1 FH UNSOED, S2 dari  Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dengan Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, dan S3 dari Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.  Aktif dalam berbagai penelitian kompetitif, Asesor BAN DIKTI, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum UNSOED.  Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Kriminologi dan Viktimologi
 
Emmy Latifah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, lahir di Solo, 19 Agustus 1980. Menyelesaikan S1 pada FH UNS (2003) dan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum UNPAD pada 2008 dengan Konsentrasi Hukum Perdagangan Internasional. Sejak 2010 sampai kini menempun pendidikan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD. Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Internasional.
 
Tedi Sudrajat
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH UNSOED).  Lulus S1 FH UNSOED dan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum UNSOED dengan konsentrasi Hukum Kenegaraan. saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bagian Hukum dan Masyarakat, Sekretaris Jurnal Dinamika Hukum dan Sekretaris Pusat Studi Hukum dan Masyarakat (PUSDIKUM FH UNSOED), dan Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa pada Lembaga Kajian Hukum dan Sosial UNSOED. Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Kepegawaian dan Sosiologi Hukum.
 
Muhammad Taufiq
Dosen Tetap Fakultas Hukum UNSOED. Menyelesaikan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum UNSOED Konsentrasi Hukum Kesehatan pada 2011.
 
Rochani Urip Salami
Dosen Fakultas Hukum UNSOED. Menyelesaikan S1 pada FH UNDIP, S2 pada Program Magister Ilmu Hukum UNAIR. Berbagai jabatan di lingkungan Fakultas Hukum UNSOED pernah disandangnya, di antaranya adalah Pembantu Dekan I. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UNSOED, Ketua Komisi pada Program Magister Ilmu Hukum UNSOED.
 
Jamin Ginting
Dosen pada Fakultas Hukum Universitah Pelita Harapan Jakarta.
 
Agus Mardianto
Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1965.  Pendidikan sarjana di tempuh di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Pendidikan Pascasarjana di tempuh di Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.  Penulis bekerja sebagai staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman sejak tahun 1996. Bidang kajian yang menjadi tanggung jawab penulis adalah Hukum Dagang dan Hukum Kekayaan Intelektual.
 
E. Nurhaini Butarbutar
Dosen Fakultas Hukum Universitas St. Thomas Medan.
 
F a i s a l
Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe NAD ini lahir di Lamtuba, 18 Agustus 1974. Menyelesaikan S1 pada IAIN (S.Ag) dan UNISMA (S.H.), dan S2 pada Program Magister Imu Hukum UNIBRAW. Aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan dan penelitian. Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Hukum Ekonomi.
 
Safi’
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo ini lahir di Sumenep, 25 September 1974. S1 diselesaikan di FH Univ. Trunojoyo pada 2001, S2 di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada 2008. Sebelum menjadi dosen pernah aktif sebagai public lawyer di LBH Surabaya, dan pada tahun 2003-2004, pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Bangkalan, tenaga Ahli DPRD Kabupaten Bangkalan 2006 - 2008, dan 2009 - sekarang. Selain sebagai dosen, menjadi Penanggung Jawab Video Conference kerjasama MK dengan Fakultas Hukum Unijoyo. Aktif melakukan penelitian/survey dan mengisi kegiatan seminar-seminar.
 
Setya Wahyudi
Lahir di Kebumen 27 Mei 1961.  Meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Undip Semarang tahun 1985, kemudian meraih gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Bagian Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana  Universitas Indonesia Jakarta tahun 1996 dan menyelesaiak S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP pada 2010.  Sejak tahun 1987 telah bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, memegang mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum; Hukum Pidana; Pembaharuan Hukum Pidana, Politik Kriminal dan Perbandingan Hukum Pidana. Aktif dalam kegiatan advokasi dan LSM anak di Purwokerto.  Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum UNSOED.
 
Inge Dwisvimiar
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Banten. Menyelesaikan S1 di FH UII pada 1998, S2 pada Program Magister Ilmu Hukum UGM pada 2002, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum UGM.
 
Iskandar
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
 
Lalu Hadi Adha
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.